TIMES TIDORE, JAKARTA – Pemerintah China menegaskan komitmennya untuk mendukung peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan prinsip multilateralisme. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari puluhan organisasi internasional dan badan di bawah PBB.

“Tidak peduli bagaimana situasi berkembang, China akan tetap berkomitmen pada multilateralisme, mendukung peran sentral PBB dalam urusan internasional, dan bekerja sama dengan komunitas internasional lainnya untuk membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan setara,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (8/1/2026) waktu setempat.

Pernyataan ini menanggapi keputusan Presiden AS Donald Trump yang menandatangani Memorandum Kepresidenan pada Rabu (7/1/2026), memerintahkan lembaga-lembaga pemerintah AS untuk menarik diri dari 66 organisasi internasional. Memorandum tersebut mencakup 35 organisasi non-PBB dan 31 entitas PBB yang dinilai tidak lagi melayani kepentingan Amerika.

Gedung Putih menyatakan langkah ini sebagai bagian dari upaya memulihkan kedaulatan Amerika dan mengalihkan dana ke prioritas domestik seperti infrastruktur dan keamanan perbatasan.

Mao Ning menanggapi dengan menyatakan bahwa organisasi internasional dan lembaga multilateral bukanlah untuk mewakili kepentingan egois negara tertentu, tetapi untuk menjunjung tinggi kepentingan bersama semua negara anggota.

Ia menekankan bahwa sistem internasional yang berpusat pada PBB telah berperan penting dalam menjaga perdamaian global, mempromosikan pembangunan, dan melindungi hak-hak negara selama lebih dari 80 tahun.

Beberapa lembaga penting yang ditinggalkan AS antara lain:

• Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), termasuk Perjanjian Paris

• Dana Kependudukan PBB (UNFPA)

• Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

• Dewan Hak Asasi Manusia PBB

• UNESCO

• UNRWA (Badan Bantuan untuk Pengungsi Palestina)

Selain itu, AS juga mundur dari berbagai forum keamanan, demokrasi, dan kerja sama regional, serta sejumlah badan teknis dan penelitian. Pemerintah AS beralasan bahwa lembaga-lembaga tersebut dinilai berlebihan, tidak efektif, atau tidak selaras dengan prioritas AS.

China, melalui pernyataan Mao Ning, menegaskan bahwa sistem multilateral yang efektif dapat mencegah hukum rimba dan pendekatan siapa yang kuat dialah yang benar mendominasi tatanan internasional.

“Inilah yang paling dibutuhkan sebagian besar negara, terutama negara-negara kecil dan kurang berkembang, saat ini,” pungkasnya. (*)